Mulai 1Juli , e-Faktur berlaku untuk PKP di Jawa dan Bali
Home » Ekonomi Bisnis » Mulai 1Juli , e-Faktur berlaku untuk PKP di Jawa dan Bali
Mulai 1Juli , e-Faktur  berlaku untuk  PKP di Jawa dan Bali

Mulai 1Juli , e-Faktur berlaku untuk PKP di Jawa dan Bali

SatuSaja.Com – Mulai 1 Juli 2015, e-Faktur mulai berlaku untuk Pengusaha Kena Pajak atau PKP di Jawa dan Bali. Para pengusaha ini selanjutnya wajib membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu, 1 Juli 2015. Menurut Bambang e-Faktur ini bertujuan untuk membantu mencapai penerimaan pajak. Hal senada juga disampaikan Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito. Sigit menjelaskan, penerapan e-faktur ini merupakan cara agar terhindar dari kebocoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di samping juga memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan bagi Wajib Pajak (WP).

Cara mendapatkan aplikasi e-Faktur ini, PKP butuh sertifikat elektronik yang bisa diperoleh dengan cara mengajukan permintaan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Selanjutnya semua proses pengisian ini akan dilakukan secara elektronik, termasuk tanda tangan PKP.

Aplikasi e-Faktur ini akan dijadikan satu dengan aplikasi e-SPT, sehingga memudahkan pelaporan SPT Masa PPN. Nomor seri juga dapat diketahui dengan mengakses website Dirjen Pajak.
Untuk menjaga keaslian, Dirjen Pajak mengimbau seluruh Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Faktur Pajak harus memastikan faktur yang diterima adalah e-Faktur. Keterangan yang ada dalam e-Faktur juga harus sesuai dengan keadaan sebenarnya melalui Fitur Pajak Masukan pada aplikasi e-Faktur dan pemindaian barcode/QR Code yang tertera pada e-Faktur.

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat e-Faktur namun tidak dalam bentuk e-Faktur atau dalam bentuk e-Faktur tapi tidak sesuai tata cara yang ditetapkan, tidak dapat dijadikan Pajak Masukan bagi Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak.

Selanjutnya PKP yang tidak membuat e-Faktur atau membuatnya tidak sesuai proses, negara akan memberi sanksi denda sebesar 2 persen. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sementara itu e-Faktur ini akan berlaku secara nasional pada Januari 2016. (Vien)

Scroll To Top